Kamis, 31 Maret 2011

Sutan Syahrir

Dr. Syahrir (lahir di Kudus, 24 Februari 1945) adalah seorang ekonom Indonesia. Syahrir dikenal sebagai salah seorang mahasiswa yang dijebloskan ke penjara sewaktu peristiwa Malari di Jakarta tahun 1974. Pada saat ini dia adalah salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membawahi bidang ekonomi, yang telah resmi dilantik pada tanggal 11 April 2007.
Syahrir lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Februari 1945. Ia menikah dengan Kartini Panjaitan, seorang doktor di bidang antropologi yang kini menjabat ketua Asosiasi Antropologi Indonesia. Dari pernikahan itu, pasangan Syahrir-Kartini memperoleh seorang putra, Pandu, serta seorang putri, Gita.
Syahrir lahir sebagai anak satu-satunya dari pasangan Ma’amoen Al Rasyid dan Roesma Malik. Ayahnya adalah pejabat pemerintah di masa pemerintahan koloni Belanda, sementara ibunya adalah pegawai Inspektorat Pendidikan Wanita di Departemen Pendidikan. Meskipun berasal dari Sumatera Barat, keluarga Syahrir lebih banyak tinggal di Pulau Jawa; Kudus, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan terutama Jakarta yang kini merupakan ibukota Indonesia
Syahrir dikenal sebagai ekonom dan politisi. Ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1974, Syahrir menjadi seorang aktivis. Latar belakang itulah yang membawanya ke dunia politik. Pada tahun 2002, Syahrir mendirikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru sebagai upaya menawarkan solusi bagi bangsa yang tengah dilanda masalah.

Sebagai Mahasiswa 

Syahrir menerima pendidikan dasarnya di sebuah sekolah negeri di Jakarta meski sempat mengenyam pendidikan di Dalton Elementary School, Amsterdam. Ia melanjutkan ke sekolah menengah Canisius College, Jakarta. Di sekolah itulah Syahrir menemukan kecintaannya akan pelajaran ekonomi. Setelah lulus dari Canisius College, ia diterima di universitas negeri terkemuka, Universitas Indonesia, tempat ia belajar ilmu ekonomi.
Selama periode ini, Syahrir aktif di kegiatan kemahasiswaan yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA). Aktivitasnya di IMADA membuatnya terpilih sebagai Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) Jakarta. Selain itu, aktivitasnya di badan kemahasiswaan kampus membuatnya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Dilihat dari sejarahnya, badan kemahasiswaan Universitas Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam pergerakan politik Indonesia. Pada tahun 1974, para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peran investasi asing di Indonesia. Demonstrasi kemudian bergejolak menjadi kerusuhan—peristiwa itu dikenal sebagai Malari. Syahrir yang pada saat itu telah lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia dan hendak bersiap-siap berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan S2 atas beasiswa di Kennedy School of Government, Universitas Harvard, ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun atas tuduhan subversi dalam keterlibatannya pada peristiwa tersebut. Meski demikian, Syahrir hanya menghabiskan waktu di penjara selama hampir 4 tahun sebagai tahanan politik.
Untung saja setelah keluar dari penjara, Ford Foundation yang menjadi sponsor beasiswanya, masih memberikan kesempatan kepada Syahrir untuk mengenyam pendidikan S2-nya. Ia lulus pada tahun 1983 dari Universitas Harvard dengan gelar doktor di bidang Ekonomi Politik & Pemerintahan. Di Harvard pulalah ia sempat menjalin pertemanan dengan Ninoy Aquino dan Kim Dae Jung.

Sebagai Ekonom


Setelah meraih gelar doktor, Syahrir membagi ilmunya dengan menjadi dosen di fakultas lamanya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia kemudian mendirikan lembaga yang bernama Insititute for Economic and Financial Research (Ecfin) bersama rekan-rekan ekonomnya. Salah satunya adalah Dr. Mari Elka Pangestu yang kini merupakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Syahrir juga mendirikan lembaga lain, yaitu Yayasan Padi & Kapas, yang kegiatan utamanya adalah penelitian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Selama masa ini, Syahrir aktif sebagai konsultan dan penasihat untuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan publik. Banyaknya seminar ekonomi yang dihadirinya sebagai pembicara, serta lebih dari selusin buku yang diterbitkannya, memantapkan namanya sebagai kritikus dan analis ekonomi yang cukup dipandang di negeri ini. Sejak tahun 1994, ia menjadi narasumber di Dewan Sosial & Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai Politisi 


Hari-hari Syahrir di masa lalu sebagai aktivis masih mengikutinya hingga kini. Ketika krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997 berkelanjutan menjadi krisis ekonomi dan politik, Syahrir terdorong untuk menawarkan solusi untuk negeri ini. Pada tahun 2001, di masa Reformasi, Syahrir mendirikan Perhimpunan Indonesia Baru. Aktivitas utama perhimpunan itu adalah menyelenggarakan cabinet watch yang mengawasi keputusan-keputusan pemerintah atas kebijakan-kebijakan tertentu, dan mengumumkan hasil pengawasan itu ke masyarakat.
Tidak puas dengan proses Reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Syahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era Reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Syahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Syahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Syahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Syahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan.

Diplomasi Syahrir 

Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946.
Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa.
Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.
Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan ‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh ‘bangunan’.
Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.
Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.
Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.
Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.
Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.
Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.
Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.
Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.
Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.) Palar sampai tahun 1950.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar